Pagar Alam (31/01), Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kota Pagar Alam menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Semester 1 Tahun 2023. Rapat Paripurna II Sidang Kesatu DPRD Kota Pagar Alam tesebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam Jenni Shandiyah, SE., MH , dihadiri oleh Walikota Pagar Alam, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD,Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, FORKOPIMDA, serta turut hadir Kepala Dinas, Kepala Badan dan Pejabat dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam.

Adapun agenda Rapat Paripurna II Sidang Kesatu DPRD Kota Pagar Alam yaitu:

1.   Pembukaan Rapat Paripurna II oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam;

2.   Pidato Pengantar Walikota Pagar Alam terhadap Rancangan peraturan Daerah Kota Pagar Alam Semester 1 Tahun 2023.

Dalam Pidato Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan, Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 30 Januari 2023
tentang Jadwal Rapat Paripurna II DPRD Kota Pagar Alam dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Semester I Tahun 2023, maka dalam Paripurna II Tahun 2023 ini akan dilaksanakan Pembahasan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pagar Alam yang menindaklanjuti dalam rapat Pra Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 pada tanggal 13 Januari 2023 yang menghasilkan

1.  Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas ini berdasarkan usul dari Pemerintah Kota Pagar Alam dan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pagar Alam, ditetapkan untuk dibahas dalam Paripurna II DPRD Kota Pagar Alam Masa Persidangan Tahun 2023. Pada gilirannya, hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah ini direkomendasikan untuk dibahas DPRD, sehinggga pembahasannya berjalan Efektif sesuai dengan mekanisme yang berlaku.